Oleh: manarfa | 21 Desember 2009

DEMOKRATISASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

DEMOKRATISASI PEMILIHAN PRESIDEN

DAN PERAN MPR DI MASA DEPAN

oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH[1].

DEMOKRATISASI PEMILIHAN PRESIDEN

Bersamaan dengan dengan runtuhnya tembok kekuasaan rezim Orde Baru, sejak munculnya gelombang aspirasi ke arah reformasi menyeluruh dalam kehidupan kenegaraan kita, berkembang pula wacana yang mendorong pemikiran ke arah penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung. Aspirasi yang tumbuh dan berkembang menuntut dilakukannya pemilihan Presiden secara langsung itu, pada hakikatnya, memperjuangkan aspirasi agar rakyat yang berdaulat benar-benar dapat menggunakan haknya untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi Presiden.

Dalam negara demokrasi, penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang sangat penting bagi rakyat. Apalagi, dalam masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh kultur yang paternalistik, figur atau ketokohan seorang merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan derajat kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Karena itu, ada tidaknya perbaikan atau perubahan dalam tata cara menentukan siapa yang akan menjadi Presiden di negara kita, turut menentukan dan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan agenda reformasi nasional 3 tahun terakhir.

Bagi para ahli dan praktisi, puncuk simbolik perubahan sistem ketatanegaraan kita setidak-tidaknya berkaitan dengan dua hal, yaitu: konstitusi dan lembaga kepresidenan. UUD 1945 yang selama Orde Baru cenderung disakralkan, sekarang sudah mengalami proses desakralisasi melalui perubahan pertama yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada bulan Nopember 1999 yang lalu[2]. Akan tetapi, bagi rakyat banyak, UUD 1945 itu merupakan simbol yang terlalu abstrak dan tak terjangkau. Yang lebih penting bagi rakyat banyak adalah sistem kepresidenan yang secara kasat mata dapat dilihat sendiri oleh mereka, baik mengenai kepribadiannya, intelektualitas dan kemampuan manajerialnya, serta ketulusan dan kinerja kepemimpinannya, yang dapat memberikan harapan dan optimisme, dan sekaligus mengundang kepercayaan dari seluruh rakyat untuk memberikan dukungan.

Sekarang figur Presiden memang sudah berganti. Akan tetapi, yang dibutuhkan bukanlah sekedar pergantian orang, melainkan perbaikan sistemnya sehingga seluruh lapisan dan golongan rakyat dapat benar-benar ikut terlibat dalam menjatuhkan pilihan. Oleh karena itu, proses demokratisasi yang tengah berlangsung luas sekarang ini, masih tetap dianggap sebagai masa transisi menuju demokrasi yang lebih sejati yang ditandai oleh perbaikan dalam sistem pengisian jabatan lembaga kepresidenan. Untuk sementara ini, rakyat memang masih menerima kenyataan bahwa untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden, mereka cukup menonton melalui layar kaca, menyaksikan permainan politik para wakil mereka di MPR. Rakyat banyak harus menerima kenyataan bahwa mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin mereka itu, cukup ditentukan oleh kalangan elite saja. Akan tetapi, semua itu haruslah dilihat sebagai masa transisi menuju penerapan demokrasi yang sejati, yang konkritnya secara simbolik dicerminkan oleh kesempatan bagi segenap rakyat untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi Presiden.

Tidak lama sesudah Sidang Umum MPR selesai digelar pada bulan Nopember 1999, banyak orang awam bertanya mengapa kok Amin Rais yang terpilih menjadi Ketua MPR, padahal Partai Amanah Nasional yang dipimpinnya mendapat suara hanya sedikit dalam Pemilu dan hanya menempati posisi kelima dalam urutan perolehan suara, dan mengapa Gus Dur terpilih menjadi Presiden, padahal Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikannya hanya mendapat kedudukan nomor nomor empat dalam urutan perolehan suara, mengapa bukan Megawati yang jelas-jelas partainya mendapat kepercayaan paling besar dari rakyat. Jawabannya tentu sederhana, yaitu begitulah panggung demokrasi yang dipermainkan oleh elite politik. Karena itu, untuk masa mendatang, tidak semua keputusan yang sangat penting dapat diserahkan begitu saja kepada elite politik. Khusus untuk menentukan siapa pemimpin tertinggi untuk mengelola pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, sebaiknya, langsung ditentukan oleh rakyat sendiri, sehingga dapat dirasakan adanya perbaikan dari sistem yang berlaku sekarang. Untuk itulah, maka tahap menuju penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung, terus harus diperjuangkan, dan perangkat konstitusional untuk penerapan sistem pemilihan langsung itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Memang, sering dikemukakan adanya argumen bahwa untuk menerapkan sistem pemilihan langsung itu, dibutuhkan persiapan sosial. Misalnya, dipersoalkan sejauhmana rakyat Indonesia di seluruh tanah air benar-benar siap, mengingat tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kohesi sosial yang dianggap masih sangat rentan, dan kultur perbedaan yang belum berkembang. Penerapan sistem pemilihan langsung dikhawatirkan justru akan memicu disintegrasi sosial yang luas. Argumen seperti ini jelas sangat merendahkan dan tidak menghargai rakyat sendiri yang sebenarnya justru merupakan pemilik kedaulatan yang sah di negaranya sendiri. Sejak dulu, argumen seperti juga sering dipakai orang untuk menolak ide penerapan sistem distrik dalam pemilihan umum. Sungguh kasihan rakyat kita terus menerus dianggap tidak mampu, meskipun kita telah merdeka lebih dari setengah abad.

Di banyak negara, termasuk di Malaysia yang serumpun dengan bangsa Indonesia, sistem distrik dalam pemilu juga diterapkan dengan baik. Melalui sistem distrik ini, rakyat secara langsung memilih sendiri tokoh yang dipercayai untuk menjadi wakil mereka di parlemen[3]. Atas dasar logika sistem ini, maka sistem pemilihan Presiden secara langsung dapat kita terapkan di Indonesia, sekurang-kurangnya mendekati sistem pemilihan langsung. Di Amerika Serikat, misalnya, rakyat memilih ‘electoral college’ yang secara khusus dipilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sistem ini dimaksudkan untuk efisiensi atau menyederhanakan dan memudahkan pelaksanaan pengambilan suara dan penghitungan suara.

Memang perlu dipersiapkan bahwa perubahan ke arah pemilihan Presiden secara langsung itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang terkait. Pertama, perubahan sistem itu membawa implikasi yang mendasar terhadap sistem pertanggungjawaban Presiden. Kedua, dengan perubahan sistem pertanggungjawaban itu, maka keberadaan GBHN sebagaimana dipahami selama ini terpaksa harus mengalami penyesuaian pula. Ketiga, penerapan sistem pemilihan Presiden itu dikhawatirkan pula oleh sebagaian orang akan mempengaruhi secara mendasar mengenai perumusan tugas dan fungsi MPR sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Bahkan, hakikat dan eksistensi MPR itu sendiri sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia, dikhawatirkan akan terpaksa hilang dari sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

PEMILIHAN PRESIDEN DI BEBERAPA NEGARA

Jabatan Presiden dalam sistem parlementer berfungsi sebagai Kepala Negara, sedangkan jabatan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Namun, dalam sistem presidentil ataupun quasi presidentil seperti di Indonesia, baik jabatan Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden. Teknik-teknik dan mekanisme pemilihan Presiden itu dapat dilihat, misalnya, dalam pengalaman Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan Philipina. Pengalaman keempat negara ini dapat dijadikan contoh perbandingan dalam upaya perbaikan sistem pemilihan Presiden di Indonesia.

1. Presiden Amerika Serikat:

Masa jabatan Presiden Amerika Serikat seperti ditentukan dalam Pasal 2 seksi 1 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat, adalah untuk empat tahun dan sesudahnya, sesuai ketentuan Amandemen ke-XXII yang ditetapkan pada tahun 1952[4], hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya[5]. Secara formal, menurut ketentuan Konstitusi Amerika Serikat, Presiden dipilih oleh para pemilih (Electors), yang dalam literatur biasa dinamakan ‘electoral college’[6] (badan pemilih) yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian dengan jumlah yang sama dengan jumlah utusan dari negara bagian yang bersangkutan dalam keanggotaan Senat dan perwakilan di Kongres[7], pada setiap kali diadakan pemilihan Presiden.

Dengan demikian, sistem pemilihan Presiden Amerika Serikat itu sebenarnya tidaklah bersifat langsung, tetapi tetap bersifat tidak langsung. Akan tetapi, dalam praktek, para wakil rakyat yang dipilih untuk duduk menjadi anggota ‘electoral college’ itu secara langsung menjadi instrumen kampanye untuk pemilihan calon Presiden yang sejak awal dipromosikan oleh partai politiknya bersama-sama calon Wakil Presiden dalam satu paket. Dengan cara itu, para anggota ‘electoral college’ berfungsi tidak lebih dari sekedar ‘party dummies’ dan mereka menjadi tukang stempel saja terhadap dukungan yang dihimpun dari rakyat kepada calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipromosikan oleh partai. Itu sebabnya, dalam wacana publik di Amerika Serikat, peran mereka ini tidak menonjol, sehingga yang terlihat seolah-olah Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat itu secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat, karena pada hakikatnya, memang demikianlah kenyataannya.

2. Presiden Perancis:

Menurut ketentuan konstitusi Perancis yang berlaku dewasa ini, Presiden Perancis dipilih oleh rakyat secara langsung untuk periode 7 tahun[8]. Dalam konstitusi sebelumnya (Konstitusi Republik ke-4), yaitu sebelum diadakan amandemen yang diprakarsai oleh Presiden Charles de Gaulle pada tahun 1962[9], pernah diatur pemilihan tidak langsung, yaitu melalui ‘electoral college’ seperti di Amerika Serikat. Keanggotaan badan pemilih ini berjumlah 80.000 orang wakil rakyat di pusat dan dari daerah-daerah. Ketika itu, pemilihan langsung oleh rakyat dianggap belum mungkin diterapkan, karena banyaknya warga Perancis yang tersebar di berbagai koloni Perancis di seluruh dunia[10]. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, mekanisme pemilihan tidak langsung ini dirasakan kurang menjamin demokrasi. Karena itu, atas prakarsa Presiden de Gaulle pada awal era Republik Kelima, mekanisme pemilihan itu diubah menjadi seperti dirumuskan dalam Pasal 7 Konstitusi Perancis sekarang, yaitu melalui pemilihan langsung[11].

Dalam Pasal ini, juga ditentukan bahwa pemenang dalam pemilihan langsung itu ditentukan berdasarkan sistem perhitungan mayoritas mutlak atau setengah tambah satu dari seluruh jumlah pemilih yang sah. Apabila jumlah calon Presidennya banyak dan karena itu tidak diperoleh pemenang dengan dukungan mayoritas mutlak, maka diadakan pemilihan tahap berikutnya untuk memilih dari dua calon yang memperoleh dukungan suara yang terbanyak dalam pemilihan sebelumnya. Termasuk ke dalam pengertian dua calon yang memperoleh dukungan terbanyak itu adalah dua calon yang bersedia mengikuti pemilihan tahap berikutnya. Artinya, jika ada calon yang mendapat dukungan lebih banyak tetapi mengundurkan diri dari pencalonan, maka dengan sendiri yang bersangkutan tidak diperhitungkan untuk pemilihan tahap berikutnya (The only candidates at this ballot are the two who received the highes number of votes at the first ballot, having, where necessary, taken account of the withdrawal of candidates who received more votes). Selain itu, ditentukan pula bahwa pemilihan tahap kedua ini diselenggarakan 2 hari Minggu berikutnya (on the second Sunday following).

3. Presiden Rusia:

Pengalaman negara adidaya komunis Uni Soviet yang kemudian runtuh menjadi federasi Rusia yang demokratis dapat pula dijadikan pelajaran bagi kita di Indonesia. Di masa komunis, Uni Soviet dikenal sebagai negara yang sangat sentralistis dan dipimpin oleh rezim partai komunis yang sangat tertutup. Boleh dikatakan, semua keputusan penting dikontrol langsung oleh Presidium Partai Komunis. Namun sekarang, setelah terjadinya demokratisasi dan keterbukaan, perumusan mengenai ketentuan-ketentuan dasar dalam Konstitusi Federasi Rusia juga mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Dalam Bab IV tentang Presiden Federasi Rusia, Pasal 81, yang terdiri atas 4 ayat, ditentukan bahwa Presiden Federasi Rusia dipilih untuk masa 4 tahun oleh warganegara Federasi Rusia berdasarkan asas umum (universal), berkesamaan dan langsung melalui suatu pemilihan yang bersifat rahasia[12]. Setiap warganegara yang berusia sedikitnya 35 tahun dan bertempat tinggal di Federasi Rusia sedikitnya 10 tahun, dapat dipilih menjadi Presiden Federasi Rusia[13]. Orang yang sama tidak boleh menduduki jabatan Presiden Federasi Rusia untuk lebih dari dua kali masa jabatan bertutur-turut [14].

Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan yang sama sekali baru ini, Federasi Rusia telah 2 kali menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Pertama kali berhasil memilih Boris Yelsin sebagai Presiden, dan yang kedua Vladimir Putin yang menjadi Presiden sekarang. Dari pengalaman-pengalaman itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Rusia berhasil menyalurkan secara tepat gairah dan semangat demokratisasi di kalangan rakyatnya untuk secara langsung menentukan sendiri siapa pemimpin mereka.

4. Presiden Philippina:

Pengalaman Philippina sebagai negara tetangga dan sama-sama anggota ASEAN dengan Indonesia, juga menarik karena banyak kemiripannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sesudah terjadinya revolusi yang menumbangkan rezim Ferdinand Marcos, bangsa Philippina telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Dalam ketentuan Pasal 7 Konstitusi Philippina yang dipakai sekarang [15], Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan enam tahun, dan sesudah itu tidak dapat dipilih lagi. Dengan adanya praktek pemilihan langsung ini, sangat dirasakan tumbuhnya semangat demokrasi dalam arti yang sesungguhnya di semua kalangan masyarakat, terutama karena selama periode sebelumnya, rakyat Philippina sangat merasakan keburukan sistem otokratis yang diterapkan di masa Presiden Ferdinand Marcos.

Seperti yang kita alami di Indonesia yang membatasi kekuasaan Presiden hanya untuk 2 periode saja, dalam sistem baru yang diperkenalkan pasca era Marcos itu, kekuasaan Presiden dibatasi hanya untuk 1 periode saja. Karena itu, meskipun Presiden Fidel V. Ramos yang menggantikan Presiden Cory Aquino dianggap berhasil dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat dukungan rakyat untuk dipilih lagi, ia tetap tidak boleh lagi mengikuti pemilihan berikutnya, sehingga yang terpilih adalah Presiden yang sekarang, yaitu Joseph Estrada.

Dari keempat contoh tersebut di atas, dapat diyakini bahwa bangsa kitapun sanggup menerapkan sistem pemilihan Presiden yang benar-benar dirasakan lebih menjamin demokrasi. Sistem yang berlaku sekarang, dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang beranggotakan 700 orang, dirasakan kurang demokratis. Meskipun tetap menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, sistem pemilihan Presiden kita di masa mendatang bisa saja diperbaiki agar makin demokratis. Dari sistem Amerika Serikat, kita dapat belajar bahwa pemilihan tidak langsung, yaitu melalui ‘electoral college’ atau semacam dewan pemilih terbukti dapat juga dirasakan nuansa demokratisnya. Bahkan, kebanyakan orang justru menganggap bahwa praktek yang diterapkan di Amerika Serikat itu sebagai pemilihan yang bersifat langsung, karena dalam praktek yang terjadi terlihat seolah-olah memang pemilihan langsung.

Sebagai alternatif, kita juga dapat mempertimbangkan penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung yang dapat dipastikan menjamin proses demokratisasi yang lebih sejati. Pelajaran dari Rusia mungkin tidak dapat dibanggakan, karena sampai sekarang, Rusia masih belum berhasil keluar dari lingkaran kesulitan, terutama di bidang ekonomi. Tetapi proses demokratisasi yang berlangsung disana harus dihargai tersendiri. Rakyat Rusia yang selama ini dikenal sangat komunistis, ternyata juga berhasil membangun tradisi baru dengan memilih Presiden secara langsung. Sementara itu, pengalaman Philippina juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam suasana perubahan rezim dari otoritarianisme menuju demokrasi, penerapan sistem pemilihan yang lebih menjamin semangat demokrasi justru berhasil membangkitkan kembali kepercayaan rakyat kepada institusi pemerintahan dan lembaga kepresidenan. Bahkan, Presiden Fidel V. Ramos dielu-elukan untuk mencalonkan diri lagi menjadi Presiden pada periode kedua, padahal konstitusi jelas-jelas telah membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk 1 kali 6 tahun. Sedangkan pengalaman Perancis mengajarkan bahwa proses pemilihan Presiden itu dapat saja dilakukan bertahap. Perhitungan suara didasarkan atas prinsip mayoritas mutlak, karena itu, apabila tidak diperoleh calon yang memperoleh dukungan mayoritas mutlak diadakan lagi pemilihan tahap berikutnya dari 2 calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui dua tahapan seperti tersebut juga banyak dipraktekkan di berbagai negara. Argentina yang menganut sistem presidentil, berdasarkan ketentuan konstitusinya yang terakhir diubah pada tahun 1994, juga menerapkan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam dua tahap dengan perhitungan menurut sistem distrik. Brazil yang menganut sistem presidentil, berdasarkan konstitusi tahun 1988, juga mempraktekkan cara yang serupa, yaitu pemilihan dua tahap berdasarkan sistem distrik. Demikian pula Finlandia, menurut ketentuan konstitusi tahun 1988, pemilihan langsung dalam dua tahap juga dipraktekkan, yaitu menurut sistem proporsional dengan dilengkapi stelsel daftar. Sementara itu, Austria yang berdasarkan konstitusi tahun 1929 menganut sistem parlementer, juga menerapkan cara pemilihan langsung dalam dua tahap[16].

PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MASA DEPAN

Harus diakui tidak semua orang setuju dengan gagasan pemilihan Presiden secara langsung. Keberatan pertama yang biasa dikhawatirkan adalah kesiapan mental masyarakat kita yang dianggap belum matang untuk menikmati kesempatan bersaing secara terbuka untuk mempromosikan dan memilih sendiri calon idamannya, serta bersiap untuk menang secara santun dan beradab ataupun untuk kalah secara jantan dan terhormat. Menurut pandangan ini, pelaksanaan pemilihan langsung perlu dipersiapkan secara gradual. Masyarakat kita sekarang masih berada dalam situasi krisis dengan tingkat kohesi yang sangat rendah dan rentan sekali pada isu-isu disintegratif. Kendala atau keberatan yang bersifatsosio-kultural ini sering dijadikan alasan untuk menolak ide pemilihan langsung. Karena itu, pelaksanaan pemilihan langsung itu sebaiknya baru dimulai paling cepat pada pemilu tahun 2008 yang akan datang. Di samping itu, menurut pandangan ini, segala perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan langsung perlu dipersiapkan terlebih dahulu, dan setelah itu masih harus disosialisasikan secara luas sampai rakyat banyak mengerti betul proses pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung tersebut.

Semua argumen sosio-kulutral yang bernada pesimistis seperti ini pada pokoknya mendasarkan diri pada asumsi yang sangat negatif. Rakyat selalu diasumsikan tidak mampu bersikap demokratis. Selama Orde Baru, sikap negatif seperti inilah yang selalu dikembangkan, sehingga ide-ide seperti pemilihan umum dengan sistem distrik selalu gagal diterapkan dalam praktek. Padahal, Pemilu 1955 dapat dikatakan sukses memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih tokoh-tokoh seperti dalam pemilihan langsung. Karena itu, dalam rangka reformasi sekarang, sikap negatif seperti itu harus diubah menjadi positif. Jika selalu dianggap tidak mampu, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi rakyat untuk belajar menjadi mampu. Asumsi-asumsi pesimistis seperti ini bahkan juga mewarnai ramalan-ramalan para pakar mengenai pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang lalu yang digambarkan ‘pasti’ akan berdarah. Tetapi, nyatanya semua ramalan itu tidak terbukti, karena memang rakyat ternyata siap untuk secara aktif berdemokrasi. Bahkan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu 1999 dapat dikatakan sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kekhawatiran yang berkembang sebelumnya di kalangan para peramal pesimistis tersebut.

Pesimisme sosio-kultural ini juga diperkuat oleh ketakutan bahwa pemilihan langsung itu akan meningkatkan suhu konflik dalam masyarakat, baik di kota-kota maupun terutama di desa-desa sebagai akibat persaingan untuk menokohkan calon-calon presiden yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Apalagi, sebagian besar masyarakat kita hidup di daerah perdesaan yang sangat luas dan bahkan banyak di antaranya yang berada di pelosok-pelosok pulau yang mudah dimanipulasikan oleh elite. Terhadap keberatan seperti, memang dapat juga ditempuh jalan tengah, yaitu dengan menerapkan sistem Amerika Serikat melalui pemilihan oleh ‘electoral college’ yang tetap mengesankan proses pemilihan yang bersifat langsung. Dengan demikian, yang dipilih langsung oleh rakyat bukanlah calon Presiden, tetapi cukup anggota Dewan Pemilih saja yang diketahuinya sebagai kampanyewan salah satu calon Presiden.

Pelaksanaan pemilihan anggota dewan ini, dapat diadakan bersamaan waktunya dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR dan DPRD. Misalnya, ditentukan bahwa anggota ‘Dewan Pemilih Presiden’ tersebut berjumlah 100 orang anggota yang dipusatkan di tiap-tiap ibukota kabupaten dan kotamadya. Kalau, misalnya, jumlah ibukota kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia ada 350, maka 350 x 100 = 35.000 orang pemilih. Akan tetapi, perhitungan pada tahap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dihitung secara proporsional, melainkan menurut jumlah daerah dewan pemilihan yang dapat dimenangkan oleh calon Presiden. Pemilihan oleh Dewan Pemilih dapat diadakan serentak di seluruh ibukota kabupaten dan kotamadya, misalnya, beberapa hari setelah pemilihan umum berakhir tetapi sebelum hasil Pemilihan Umum untuk mengisi keanggotaan DPR/MPR dan DPRD selesai dihitung. Dengan demikian, perhitungan hasil Pemilu tidak akan mempengaruhi proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh para anggota Dewan Pemilih.

Keberatan kedua adalah keberatan yang bersifatsosial-ekonomis, dengan mengaitkan pelaksanaan pemilihan langsung dengan biaya yang mahal. Padahal, kondisi kehidupan rakyat yang masih diliputi kesulitan diakibatkan oleh siuasi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum juga pulih sepenuhnya. Namun demikian, sebenarnya, pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik secara langsung maupun melalui ‘dewan pemilih’ dapat dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/MPR seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian, keberatan kedua ini juga dapat dipecahkan tanpa banyak kesulitan. Kalaupun yang dipilih adalah pemilihan melalui dewan pemilih, pelaksanaannya di tingkat ibukota kabupaten dan kotamadya juga tidaklah sulit dan memakan terlalu banyak biaya. Apalagi, untuk membangun sistem kepemimpinan yang benar-benar mendapat kepercayaan rakyat, rasanya tidaklah tepat untuk menjadikan tambahan biaya yang hanya sedikit sebagai kendala yang terlalu dibesar-besarkan dan menghalangi kesungguhan kita menerapkan sistem demokrasi yang sejati.

Keberatan ketiga berkaitan dengan ketakutan orang terhadap kemungkinan terpilihnya seorang tokoh yang dianggap tidak memenuhi syarat kualitatif tetapi konon memiliki karisma luar biasa di mata rakyat kebanyakan. Jika sistem yang diterapkan adalah pemilihan langsung, dikuatirkan tokoh seperti itulah yang justru akan terpilih. Pandangan ini dapat dinilai sangat ‘defensif’ dan terlalu dihinggapi oleh perasaan ‘inferiority complex’ yang berlebihan. Hasil pelaksanaan pemilihan umum yang lalu justru dapat ditafsirkan sebaliknya bahwa tokoh yang ditakutkan tersebut malah tidak mendapatkan suara mayoritas mutlak sebagai prasyarat yang objektif untuk membuktikan tingkat dukungan langsung dari rakyat. Apalagi dalam pemilu yang akan datang, posisi psikologis tokoh-tokoh potensial untuk menduduki jabatan Presiden mendatang sudah mengalami perubahan mendasar. Semua tokoh-tokoh utama yang dewasa ini berada di atas panggung politik sedang menghadapi ujian berat di hadapan rakyat dengan kemungkinan mengubah peta dukungan tersebut dalam pemilihan umum yang akan datang.

Keberatan keempat menyangkut kepentingan politis elite partai politik atau elite masyarakat yang merasa tidak pasti mengenai tingkat dukungan masyarakatnya sendiri. Banyak di antara para tokoh politik menolak ataupun berusaha menghindar dari kemungkinan diberlakukannya mekanisme pemilihan langsung karena perasaan tidak aman ataupun karena didorong oleh kebutuhan untuk mengamankan posisinya sendiri. Saya menduga tokoh-tokoh seperti ini banyak sekali jumlahnya, yang hanya mampu ‘survive’ melalui mekanisme permainan politik yang bersifat elitis. Dalam pandangan ini sistem pemilihan oleh MPR sekarang sudah baik dan demokratis, sehingga tidak perlu diubah dengan mekanisme baru yang belum tentu lebih baik.

Kepentingan untuk mempertahankan posisi bagi para politisi memang sesuatu yang lumrah. Akan tetapi, tentu saja hal tersebut tidak perlu dijadikan kendala. Seperti dikemukakan di atas, melalui pemilihan langsung itu, rakyat dapat menentukan sendiri siapa yang akan mereka pilih menjadi pemimpin, tidak seperti sekarang hanya ditentukan oleh elite anggota MPR yang berjumlah hanya 700 orang. Dapat saja terjadi bahwa yang dipilih oleh para anggota MPR yang berjumlah 700 orang itu, justru orang yang sebenarnya tidak dikenal ataupun tidak dicintai oleh rakyatnya, tetapi dipilih oleh mayoritas suara para wakil rakyat karena adanya negosiasi elite yang melibatkan kepentingan pribadi ataupun kelompok politik elite yang justru berbau ‘KKN’ dan tidak mencerminkan kehendak rakyat. Karena itu, agar bangsa kita dapat terhindar dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang tidak populer di mata rakyat, sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat.

Berkenaan dengan praktek KKN ini, ada juga yang justru mengaitkannya dengan sistem pemilihan langsung yang dianggap dapat menyuburkan praktek KKN di kalangan rakyat. Salah satu kelemahan sistem pemilu yang menggunakan stelsel sistem distrik seperti yang dipraktekkan di beberapa negara adalah bahwa sistem ini menguntungkan kepentingan ‘raja-raja’ kecil tuan tanah di desa-desa yang dengan dukungan kekayaannya dapat dengan mudah menghimpun dukungan rakyat. Akan tetapi, praktek seperti ini, sebenarnya juga terjadi dalam sistem pemilihan oleh elite seperti yang sering kita saksikan akhir-akhir ini, baik dalam pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Bupati dan Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktek-praktek KKN seperti ini, dimanapun terjadinya haruslah diberantas. Akan tetapi, secara teoritis, ‘menyogok’ rakyat banyak sudah pasti lebih sulit dilakukan daripada ‘menyogok’ segelintir orang yang menjadi anggota DPRD. Lagi pula, jika hal itupun tetap saja terjadi, yang diuntungkan oleh ‘politik uang’ itu adalah rakyat jelata, sedangkan dalam sistem pemilihan tidak langsung, yang diuntungkan adalah segelintir elite saja.

Keberatan kelima menyangkut isu keseimbangan dan keadilan antar daerah, yaitu dikhawatirkan bahwa hanya tokoh dari Jawa sajalah yang terus menerus terpilih menjadi Presiden, karena sebagian terbesar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Untuk mengatasi persoalan ini, sudah tentu dapat diatur bahwa pemilihan Presiden secara langsung itu dilakukan menurut sistem distrik, yaitu menggunakan prinsip ‘the winner takes all’ dengan menentukan jumlah distrik di luar Jawa sama dengan jumlah distrik di pulau Jawa. Dengan demikian, perimbangan suara antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa dapat dijamin dengan sebaik-baiknya. Jika misalnya seluruh Indonesia dibagi ke dalam 300 distrik, maka ditentukan jumlah distrik di pulau Jawa sebanyak 150 distrik dan di luar Jawa juga 150 distrik. Untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon diharuskan memenangkan sekurang-kurangnya suara di 151 distrik pemilihan. Jika tidak ada pasangan calon yang memenangkan suara mayoritas mutlak sejumlah 151 distrik, maka pemilihan dilanjutkan ke tingkat MPR yang hanya diikuti oleh dua calon atau dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Di samping itu, apa yang dikhawatirkan mengenai ketimpangan jumlah penduduk pulau Jawa dengan luar Jawa sebenarnya bernuansa etnis, dimana Jawa-lah yang berjumlah mayoritas dari seluruh penduduk Indonesia. Kekhawatiran demikian sebetulnya tidak perlu, karena di pulau Jawa sendiri, meskipun harus diakui etnis Jawa bersifat mayoritas, komposisi penduduk etnis non-Jawa sesungguhnya hampir berimbang. Etnis Sunda di wilayah Jawa Barat, corak kulturalnya tidaklah sama dengan penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan secara kultural, dinamika persaingan antara orang Sunda dengan orang Jawa dapat dikatakan terus berlangsung sejak dulu. Demikian pula karakteristik orang Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dapat begitu saja diidentikkan satu sama lain. Karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran etnis seperti ini tidak perlu dikembangkan sebagai argumen untuk menolak sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

Keberatan keenam menyangkut kepentingan politis para anggota MPR sendiri yang mengira mekanisme pemilihan Presiden secara langsung akan otomatis berakibat terhadap eksistensi lembaga MPR sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat yang selama ini berfungsi sebagai majelis pemilih Presiden dan Wakil Presiden. Padahal para anggota MPR sendirilah yang berwenang mengadakan amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur mengenai sistem pemilihan. Bahkan, ada orang yang sampai-sampai berpendapat bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, maka MPR harus dibubarkan. Pandangan seperti ini jelas keliru. Eksistensi MPR dan fungsinya memang harus mengalami penyesuaian, akan tetapi mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak akan sampai menyebabkan fungsi-fungsi pokok lembaga MPR harus dihapus. Fungsi konstituante untuk menetapkan UUD/Perubahan UUD masih tetap dapat dipertahankan. Fungsi sebagai Majelis ‘impeachment’ dalam Sidang Istimewa masih terus dapat dipertahankan, dan bahkan dalam batas tertentu, fungsi penetapan GBHN-pun juga masih dapat dipertahankan. Dengan demikian, hanya fungsi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja yang terpaksa harus diadakan perubahan, termasuk kaitannya dengan konsep pertanggungjawaban Presiden. Selama ini, Presiden dianggap bertanggungjawab kepada MPR, tidak langsung kepada rakyat sebagaimana umumnya dalam sistem presidentil. Sistem pertanggung-jawaban kepada MPR ini menyebabkan sistem presidentil yang kita gunakan tidak murni alias bercampur dengan elemen sistem parlementer. Karena itu, sistem campuran ini disebut juga dengan sistem ‘quasi presidentil’[17].

Akan tetapi, kalaupun berkenaan dengan perubahan fungsi pemilihan akan dipersoalkan, kitapun dapat menjawabnya dengan mengajukan usul mengenai mekanisme yang sebaiknya dipilih dalam rangka penerapan sistem pemilihan langsung tersebut. Mekanisme pemilihan langsung itu dapat ditentukan dengan mengembangkan sistem pemilihan bertingkat, yaitu pada tingkat pertama pemilihan dilakukan secara langsung bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR, dan pada tahap kedua pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui atau dalam Sidang Umum MPR. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru yang perlu dikhawatirkan akan membebani pembiayaan dalam penyelenggaraannya. Di satu pihak, melalui pemilihan pada tingkat pertama, aspirasi yang berkembang mengenai penerapan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Di pihak lain, kekhawatiran bahwa penerapan sistem pemilihan langsung itu akan memperngaruhi eksistensi MPR, juga dapat diatasi.

Bagaimanapun juga kita tidak mungkin mengabaikan bahwa usul-usul dan pandangan yang berkembang agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di masa datang dapat dipilih secara langsung, terus meningkat jumlahnya. Semua ini berkaitan dengan perkembangan aspirasi yang dinamis di kalangan masyarakat luas yang ingin sekali menyaksikan bahwa aspirasi ke arah reformasi menuju demokrasi yang sejati benar-benar diwujudkan secara nyata. Puncak aspirasi mengenai perbaikan sistem demokrasi kita, tidak saja terletak pada perubahan konstitusi, tetapi juga dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang selama setengah abad sejak kemerdekaan masih dirasakan tidak terjangkau oleh aspirasi perubahan[18].

Beberapa pelajaran dari pengalaman beberapa negara yang diuraikan di atas, kiranya dapat dipertimbangkan agar pemilihan Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang, dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan ini diadakan bersamaan dengan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR/MPR. Kampanye pemilihan Presiden dapat terjadi bersamaan dengan kampanye Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen. Dari peristiwa itu dapat tumbuh kesan yang luas bahwa rakyat banyak secara langsung turut menentukan siapa yang akan mereka pilih menjadi wakil yang akan duduk di lembaga parlemen, dan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, yaitu yang akan memimpin pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Harus pula dicatat bahwa melalui mekanisme pemilihan langsung dan serentak seperti itu, dapat saja terjadi bahwa peta dukungan suara kepada calon Presiden tidak sama dengan atau tidak mencerminkan peta dukungan terhadap calon-calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan. Dengan begitu, dapat terjadi, Presiden yang terpilih dari Partai A, tetapi mayoritas suara di parlemen (DPR) dikuasai oleh Partai B. Hal ini malah dapat dinilai positif dan bahkan sehat untuk perkembangan demokrasi, karena lebih menjamin terjadinya ‘check and balance’ dalam hubungan antara Presiden dengan lembaga parlemen (DPR).

Calon yang dinyatakan menang dalam pemilihan tersebut, ditentukan berdasarkan suara dukungan mayoritas mutlak seperti di Perancis yang juga menerapkan sistem pemilihan dua tahap[19]. Akan tetapi, dapat saja terjadi bahwa dari pemilihan itu tidak diperoleh tokoh yang mendapatkan dukungan mayoritas suara, misalnya, karena jumlah calon Presidennya terlalu banyak. Dalam hal ini, dapat diatur bahwa jika dalam pemilihan langsung tidak diperoleh calon Presiden yang berhasil mendapatkan dukungan mayoritas suara, maka dua calon Presiden yang mendapatkan suara terbanyak dipilih dalam forum Sidang Umum MPR seperti mekanisme yang digunakan sekarang. Pemilihan tahap kedua tidak diperlukan apabila dalam pemilihan langsung pada tahap pertama telah menghasilkan calon Presiden yang mendapatkan dukungan mayoritas suara, yaitu setengah ditambah satu suara yang dihitung dari seluruh suara yang sah.

Apabila dalam pemilihan langsung pada tahap pertama tidak diperoleh dukungan mayoritas mutlak, maka dapat dipastikan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan suara mayoritas relatif itu tidak dapat memenuhi kualifikasi dukungan yang ‘legitimate’. Agak riskan bagi sebuah negara dengan jumlah penduduk besar dan sangat beragam seperti Indonesia untuk dipimpin oleh seorang Presiden yang tidak mendapatkan dukungan suara mayoritas mutlak (50+1). Karena itu, ide pemilihan tahap 2 di tingkat MPR merupakan suatu keniscayaan, sehingga Presiden yang terpilih benar-benar dapat dikatakan mendapat dukungan dari mayoritas rakyatnya sendiri.

Kalaupun masih juga ada keraguan mengenai kemungkinan terjadnya konflik dalam masyarakat sebagai akibat pemilihan langsung tersebut, dapat pula diadopsi sebagian praktek pemilihan Presiden Amerika Serikat, yaitu pemilihan melalui dewan pemilih seperti yang sudah dikemukakan di atas. Dengan demikian, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang dapat diatur secara bertahap melalui dua alternatif cara. Pertama, pada tahap kesatu melalui sistem ‘dewan pemilih’ di tiap-tiap kabupaten dan kotamadya, dan tahap kedua melalui Sidang Umum MPR; Kedua, pada tahap kesatu melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dan pada tahap kedua, melalui Sidang Umum MPR. Dengan begitu, kebutuhan untuk meningkatkan taraf demokratisasi mekanisme pemilihan Presiden dapat dicapai, tetapi eksistensi MPR yang dianggap sangat strategis dan khas Indonesia, tetap dapat dipertahankan. Karena tokh pada tahap kedua, forum Majelis ini masih dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang ‘legitimate’. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket, dan mareka dapat langsung dicalonkan berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan pada tingkat partai politiknya masing-masing. Untuk menjamin suasana yang demokratis, dapat juga diperkenankan adanya calon-calon independen dari luar partai politik. Dengan cara itu, kita akan mendapatkan banyak calon Presiden, dan dalam pemilihan yang bersifat langsung, belum tentu mudah untuk mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan mayoritas mutlak dukungan dari rakyat. Karena itulah, peran MPR masih tetap penting untuk mengantisipasi kebutuhan untuk mengadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahap kedua.

Jika mekanisme seperti ini disepakati, rumusan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”, tidak perlu dihapus. Ketentuan pasal ini seharusnya malah ditambah dengan sekaligus menyempurnakan Pasal 6 ayat (1)-nya, misalnya dapat diusulkan untuk dilengkapi menjadi Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang baru sebagai berikut:

(1) “Presiden ialah orang Indonesia asli[20]yang dipilih oleh rakyat tiap-tiap 5 tahun menurut ketentuan undang-undang” ( atau ‘yang dipilih oleh dewan pemilih tiap-tiap 5 tahun menurut ketentuan undang-undang’).

(2) “Apabila dari pemilihan itu tidak terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan suara mayoritas mutlak, maka dua calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan itu, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Ketentuan teknis mengenai pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh ‘Dewan Pemilih Presiden’ dapat saja dirinci dalam rumusan UUD, sehingga UUD kita yang akan datang menjadi lebih lengkap. Akan tetapi, tidak ada salahnya apabila mekanisme pemilihan langsung atau melalui dewan pemilih tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang dibuat khusus untuk itu, sehingga dalam rumusan pasal tersebut cukup dirumuskan seperti usulan di atas.

Presiden dan Wakil Presiden dapat menyampaikan pokok-pokok kebijakan dan garis-garis besar rencana kerja yang ditawarkannya kepada rakyat dalam kampanye, dan diwajibkan menyampaikan garis besar kebijakan dan rencana kerjanya itu kepada Badan Pekerja MPR. Badan Pekerja Majelis mempersiapkan bahan mengenai pokok-pokok kebijakan dan garis-garis besar rencana program tersebut untuk selanjutnya dibahas dan menjadi rancangan GBHN yang akan ditetapkan oleh sidang Majelis. Sidang Majelis dapat menyetujui, menolak, menambah atau mengurangi isi rancangan tersebut sebagai referensi untuk pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, apabila pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap dua perlu diadakan melalui Sidang MPR. Naskah GBHN ini selain dapat menjadi acuan kerja bagi pelaksanaan tugas Presiden, juga berguna sebagai pegangan bagi DPR dan MPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan bahkan menjadi salah satu bahan untuk menilai pertanggungjawaban Presiden, baik dalam Sidang Umum ataupun dalam Sidang Istimewa MPR.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sejauh yang menyangkut konsep mengenai garis-garis besar haluan negara masih tetap dapat dipertahankan, asalkan hakikat pengertian dan mekanisme penyusunannya diperbaiki. Di samping tatabahasa perumusan Pasal 3 UUD 1945 itu juga perlu disempurnakan, misalnya dengan rumusan: “… dan garis-garis besar haluan negara”, bukan dengan rumusan kata-kata: “garis-garis besar daripada haluan negara” yang selama ini justru telah mengakibatkan kesalahpengertian. Kesalahpengertian itu, misalnya, berkembang seakan-akan ada GBHN dalam arti sempit dan ada pengertian ‘gbhn’ dalam arti luas yang mencakup pengertian garis-garis besar haluan negara selain GBHN yang biasa dikenal sekarang, dan haluan-haluan lain yang juga perlu ditetapkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR. Inilah yang menyebabkan banyak ketetapan-ketetapan MPR yang dihasilkan selama masa Orde Baru kemarin, karena semuanya juga dianggap sebagai haluan-haluan bagi penyelenggaraan negara, selain dari naskah GBHN itu sendiri[21].

PERAN MPR DI MASA MENDATANG

1. Sistem Presidentil dan Pertanggungjawaban Presiden:

Dengan penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung, maka Presiden tidak lagi bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang ditentukan sekarang berdasarkan UUD 1945. Adanya unsur pertanggjawaban Presiden kepada lembaga MPR seperti selama ini, justru membuktikan adanya elemen parlementer dalam sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945, sehingga tidak dapat disebut sistem presidentil murni [22]. Karena, unsur pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan kepada parlemen merupakan ciri penting sistem pemerintahan parlementer. Dengan menerapkan pemilihan langsung itu, berarti sistem pemerintahan dalam UUD 1945 ditingkatkan menjadi murni didasarkan atas sistem presidentil.

Dengan demikian, rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sekarang berbunyi: “Kedaulatan ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” tidak dapat lagi dipertahankan. Setidak-tidaknya, kata ‘sepenuhnya’ dalam rumusan pasal ini perlu dihilangkan ataupun diganti dengan kata ‘sebagian’, sehingga tidak lagi menggambarkan pengertian bahwa MPR-lah sebagai satu-satunya lembaga penjelmaan penuh dari prinsip kedaulatan rakyat Indonesia. Namun, karena sistem pemilihan yang diusulkan disini bertingkat, maka unsur pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mau tidak mau tetap tidak hilang sama sekali. Oleh karena itu, rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut cukup diamandemen dengan menghilangkan kata ‘sepenuhnya’ atau menggantinya dengan kata ‘sebagian’, sehingga menjadi: “Kedaulatan ialah di tangan rakyat dan sebagian dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Dalam sistem yang baru nanti, MPR tidak dapat lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Bahkan MPR tidak perlu lagi dilihat sebagai suatu institusi. Kedudukannya sebagai lembaga parlemen diusulkan diganti dengan sistem bikameral yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Utusan Daerah (DUD). Kalaupun keberadaan MPR masih akan dipertahankan, maka MPR cukup dipandang sebagai suatu forum majelis tertinggi, yaitu persidangan gabungan antara DPR dan DUD. Sebagai forum majelis, MPR masih tetap dapat mempertahankan fungsinya, yaitu: Pertama, Presiden dan Wakil Presiden masih dapat dipilih oleh MPR pada tahap pemilihan kedua seperti telah diuraikan di atas. Kedua, dalam hal terjadi perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden, persidangan MPR-lah yang akan menentukan keputusan akhir mengenai kedudukan Presiden atas tuntutan DPR atau DUD[23]. Ketiga, apabila terjadi keadaan dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, forum MPR dapat mengangkat pejabat Presiden untuk menggantikan kedudukan Presiden yang berhalangan tetap. Karena itu, dapat dikatakan unsur pertanggungjawaban Presiden kepada MPR seperti dalam sistem parlementer masih tetap ada, meskipun mekanismenya berubah tidak lagi seperti selama ini, dimana MPR dianggap sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya atau satu-satunya[24].

Namun demikian, dengan diterapkannya sistem pemilihan langsung, Presiden pada hakikatnya haruslah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya juga langsung kepada rakyat. Unsur pertanggungjawaban melalui forum MPR tersebut di atas dapat dianggap hanya bersifat pengecualian[25] dari keadaan yang normal, yaitu dalam hal-hal seperti di atas. Sedangkan dalam keadaan normal, hubungan hukum antara rakyat dengan Presiden dan Wakil Presiden bersifat langsung, yaitu rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan di akhir masa jabatannya mereka akan dipilih lagi apabila dinilai sukses, atau tidak dipilih lagi jika dinilai gagal.

2. Tugas Pokok MPR yang akan datang:

Dalam Pasal 3 UUD 1945 dinyatakan: “MPR menetapkan UUD[26] dan garis-garis besar daripada haluan negara” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menentukan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak”, dan Pasal 37 mengatur mengenai quorum persidangan Majelis untuk menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu, meskipun bukan di dalam rumusan pasal (batang tubuh), dalam Penjelasan UUD 1945, diatur kemungkinan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden apabila dalam pelaksanaan tugasnya Presiden dianggap oleh DPR sungguh-sungguh sudah bertentangan atau menyeleweng dari arahan UUD dan menyimpang dari amanat GBHN, sehingga DPR secara resmi dapat mengundang[27] persidangan istimewa MPR.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang ada sekarang, tugas-tugas MPR itu meliputi:

1. Mengubah Undang-Undang Dasar.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

3. Menetapkan GBHN.

4. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Presiden dalam perkara ‘impeachment’ dalam Sidang Istimewa, dan selanjutnya

5. Menetapkan Presiden pengganti, ataupun pejabat sementara Presiden.

Apabila mekanisme pemilihan Presiden sebagaimana diuraikan di atas disepakati akan diubah menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama bersifat langsung, dan tahap kedua (apabila diperlukan) pemilihan melalui MPR, tentunya tugas-tugas MPR akan mengalami perubahan, yang dapat dirinci menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah UUD. Produknya adalah naskah Perubahan UUD[28].

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 paket calon apabila pada tahap pemilihan langsung (tahap pertama), para calon tidak berhasil mendapatkan dukungan suara mayoritas mutlak. Produknya adalah Presiden dan Wakil Presiden.

3. Menetapkan naskah GBHN sebagai pedoman pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dan pedoman pengawasan oleh DPR terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, serta pedoman bagi MPR dalam menilai pertanggungjawaban Presiden dalam perkara ‘impeachment’ dalam Sidang Istimewa MPR. Produknya adalah naskah GBHN. Namun keberadaan naskah GBHN ini tidak mutlak sifatnya. Dengan adanya sistem pemilihan Presiden secara langsung, GBHN bisa saja ditiadakan sama sekali, karena setiap calon Presiden akan membuat rancangan GBHNnya sendiri sesuai dengan apa yang ditawarkannya dalam kampanye.

4. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Presiden dalam perkara ‘impeachment’ dalam Sidang Istimewa MPR, dan selanjutnya menetapkan Presiden pengganti, ataupun pejabat sementara Presiden. Produknya adalan Presiden.

5. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, dan Presiden meminta diadakan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti, maka MPR dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa yang bersifat khusus untuk menetapkan apakah Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden dapat diterima atau tidak oleh forum Majelis. Apabila disetujui oleh Sidang Majelis dengan suara mayoritas mutlak, maka Sidang Istimewa MPR menetapkan terpilihnya calon Wakil Presiden tersebut menjadi Wakil Presiden sampai akhir masa kepresidenan Presiden. Dalam hal, Majelis menolak, dalam arti tidak tercapai dukungan mayoritas mutlak, maka Presiden tidak boleh lagi memajukan calon tersebut untuk kedua kalinya, dan pengajuan calon yang lain hanya dapat dilakukan pada masa persidangan tahun selanjutnya. Dengan catatan bahwa Sidang MPR pada tahun selanjutnya itu bukan Sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan khusus untuk itu, melainkan merupakan Sidang Tahunan MPR, sesuai agenda persidangan MPR.

Semua sidang-sidang MPR tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DUD. Keanggotaan DPR mencerminkan suara rakyat melalui partai-partai politik, dan keanggotaan DUD mencerminkan keterwakilan daerah-daerah di seluruh Indonesia

Karena itu, penting sekali bagi kita mempertimbangkan upaya-upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan Utusan Daerah itu secara melembaga. Karena, perkembangan aspirasi yang tumbuh di daerah-daerah sangat dinamis. Bahkan di berbagai daerah telah muncul tuntutan-tuntuan ‘separatisme’ dan pemekaran wilayah, ataupun tuntutan-tuntutan keadilan terhadap dominasi kekuasaan pusat yang selama ini dirasakan tidak adil. Karena itu, usulan untuk melembagakan utusan daerah itu menjadi Dewan Utusan Daerah (DUD) menjadi sangat beralasan. Keberadaan Dewan Utusan Daerah ini dapat dikembangkan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga parlemen yang bersifat ‘bikameral’. Keanggotaan DUD dipilih langsung menurut sistem distrik, dan keanggotaan DPR dapat terus dipilih melalui sistem proporsional. Keanggotaan DPR ini, seperti selama ini dipraktekkan, dicalonkan melalui mekanisme partai politik, sedangkan keanggotaan DUD dapat diajukan dari calon-calon independen.

Apabila usulan mengenai struktur parlemen bikameral ini dapat disepakati, sudah tentu keberadaan lembaga MPR kita akan mengalami perubahan mendasar. Dengan diterapkannya struktur parlemen dua kamar yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Utusan Daerah (DUD), secara mendasar tentu mempengaruhi keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Meskipun demikian, tidak berarti MPR mutlak harus ditiadakan, karena sebagian fungsinya masih tetap dapat dipertahankan. Bahkan, MPR masih tetap dapat berperan penting. Namun, pengertian kita tentang MPR tidak dapat lagi dikembangkan sebagai institusi. MPR dengan sendirinya akan berubah menjadi forum majelis, yaitu forum persidangan bersama antara para anggota DUD (Dewan Utusan Daerah) dan DPR, menjadi semacam ‘joint session’ antara Senat dan DPR dalam Kongres seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.

Apabila hal ini akan diterapkan di Indonesia, maka bisa saja MPR sebagai forum majelis terus dikembangkan keberadaannya dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tahap pemilihan kedua sebagaimana usulan tersebut di atas.

2. Mengambil putusan terakhir mengenai penetapan naskah Perubahan UUD.

3. Melantik Presiden dan Wakil Presiden (termasuk Presiden pengganti dan/atau Pejabat Presiden dalam hal Presiden ataupun Wakil Presiden berhalangan tetap).

4. Bahkan dapat pula ditambah dengan tugas melantik Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DUD (Sedangkan Ketua DPA cukup dilantik oleh Presiden, karena tugasnya melekat hanya kepada Presiden).

5. Sedangkan fungsi-fungsi lain dapat dibagi menjadi tugas DPR dan DUD.

Karena itu, apabila sistem parlemen kita diubah menjadi sistem dua kamar, maka hakikat MPR tidak dapat lagi dipahami sebagai institusi, melainkan cukup sebagai ‘forum’ saja. Kedudukannya tetap dapat disebut sebagai forum majelis tertinggi, meskipun sebagian besar tugasnya hanya bersifat simbolis dan seremonial. Karena itu pula, kepemimpinan MPR sebagai lembaga dapat dihapuskan, dan diganti dengan kepemimpinan yang dipilih menurut kebutuhan untuk penyelenggaraan sidang-sidang majelis. Apabila perlu, Ketua Sidang MPR itu dapat pula ditentukan dijabat secara eks-officio oleh Wakil Presiden Republik Indonesia[29], dengan kemungkinan digantikan oleh Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan Utusan Daerah, sesuai dengan keperluan.

Dengan perkataan lain, usulan mengenai penerapan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberadaan lembaga MPR. Keberadaan lembaga MPR barulah akan banyak dipengaruhi, apabila usulan mengenai penerapan sistem parlemen bikameral diterapkan. Karena itu, para anggota MPR dan Badan Pekerja MPR tidak perlu khawatir untuk mempertimbangkan usulan agar di masa depan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung atau melalui dewan pemilih melalui mekanisme pemilihan bertingkat tersebut. Dengan demikian, kita dapat lebih menjamin bahwa proses demokratisasi kehidupan politik dan ketatanegaraan kita di masa mendatang dapat makin berkembang, dan bangsa kita akan mendapatkan kesempatan yang terbuka untuk memiliki pemimpin yang benar-benar mendapat dukungan rakyat banyak.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara teknis dan konseptual, sistem pemilihan Presiden secara langsung dapat diterapkan di Indonesia di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan menggabungkan sistem pemilihan langsung dengan mekanisme pemilihan bertahap atau bertingkat dan menggunakan sistem distrik yang membagi distrik di pulau Jawa dan luar Jawa secara berimbang. Pada tahap pertama dilakukan secara langsung bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para anggota parlemen. Sebagai alternatif, pada tahap pertama ini dapat pula dipilih dewan pemilih di tiap-tiap ibukota kabupaten dan kotamadya yang selanjutnya memilih paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan.

Apabila dari pemilihan tahap pertama tersebut diperoleh calon Presiden yang mendapat dukungan mayoritas mutlak, maka calon yang bersangkutan dikukuhkan menjadi Presiden dalam Sidang Umum MPR. Jika dari pemilihan langsung atau melalui dewan pemilih tersebut tidak berhasil diperoleh paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan mayoritas mutlak, maka dua paket calon yang mendapatkan dukungan suara tertinggi, dipilih lagi secara tidak langsung dalam forum Sidang Umum MPR di Jakarta. Dengan cara demikian, kita dapat menjamin terjadinya reformasi dan demokratisasi dalam mekanisme pemilihan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin yang benar-benar ‘legitimate’ karena mendapatkan dukungan rakyat secara sejati

DAFTAR BACAAN

Alrasid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: Grafiti, 1999.

Asshiddiqie, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press, 1996.

Bell, John, French Constitutional Law, Oxford: The Clarendon Press, 1992.

de Tocqueville, Alexis, Democracy in America, volume 1, New York: Vintage Books, cetakan ke-4, 1956.

Finer, S.E., Bogdanor, Vernon, dan Rudden, Bernard, Comparing Constitutions, Oxford: Clarendon Press, 1995.

Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Republik Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2000.

————–, Risalah Sidang Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (dan) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara, 1995.

Rossiter, Clinton, American Presidency, New York-Ithaca: The New American Library, 1956.

Wolhoff, G.J., Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Republik Indonesia, Jakarta, Timun Mas, 1955.

Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.


[1] Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, dan sekarang juga menjabat sebagai Affiliate Chairman pada The Habibie Center, Jakarta.

[2] Republik Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2000.

[3] Dalam sistem proporsional, yang dipilih oleh rakyat adalah tanda gambar atau nama Partai, sedangkan dalam sistem distrik, langsung orangnya yang dipilih. Memang ada sistem gabungan, misalnya, sistem proporsional dalam cara perhitungan, tetapi daftar calon juga diumumkan terbuka seperti selama ini. Tetapi, tetap saja hal itu tidak menjamin orang mengenal calonnya. Karena itu, terlepas dari kelemahan dalam soal perhitungannya yang kaku dan mengabaikan suara yang kalah di tiap distrik, sistem distriklah yang paling menjamin perasaan keterwakilan rakyat karena hubungan antara rakyat dan wakilnya secara relatif potensial dapat menjadi lebih dekat dan bahkan saling mengenal. Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press, 1996.

[4] Sebagian artikel Amandemen XXII yang ditetapkan pada tahun 1951 ini dapat dikutipkan sebagai berikut: “No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once. But this Article shall not apply to any person holding the office of President when this Article was proposed by the Congress,…”

[5] Amandemen ke-XXII ini diadakan pada tahun 1951 karena pengalaman masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt (1933-1945) yang menjabat lebih dari 3 kali masa jabatan, sehingga dirasakan penting untuk mengadakan pembatasan agar siklus kepemimpinan demokrasi tetap terpelihara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Amerika Serikat, baru kali itulah seorang Presiden menjabat sampai lebih dari 3 periode, sehingga sebelumnya tidak terasa adanya kebutuhan untuk membatasi periode masa jabatan ini. Presiden Franklin D. Roosevelt memang diakui menduduki ‘ranking’ yang paling populer di dalam sejarah Amerika. Bahkan dikatakan oleh Clinton Rossiter, “The willingness of the American people to give Roosevelt a third term and then a fourth is the most eloquent of all witnesses to the glory ofhis times”. Clinton Rossiter, The Amercian Presidency, New York-Ithaca: The New American Library, 1956, hal.110.

[6] ‘Electoral college’ ini, menurut Alexis de Tocqueville, diadakan dengan kepercayaan bahwa orang yang dipilih untuk duduk di lembaga legislatif (DPR ataupun Senat) dengan tugas membuat undang-undang, tidak akan dapat diharapkan dengan sempurna mewakili aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin. Lihat Democracy in America, New York: A Vantage Book, New York, edisi 1956, hal.137-138.

[7] Periksa Pasal 2 seksi 1 ayat (2) Konstitusi Amerika Serikat. Dalam ayat (3)-nya, ditegaskan: “The Congress may determine the time of choosing the Electors, and the day on which they shall give their votes; which day shall be the same throughout the United States”.

[8] Dalam Pasal 6 Konstitusi Perancis ditentukan: “The President of the Republic is elected for seven years by direct univeral suffrage. The method of implementing this article is laid down by an organic enactment’.

[9] Amandemen dilakukan melalui referendum dan berhasil mendapat dukungan rakyat, dan bahkan menurut John Bell, hal ini “… creates the kind of dialogue between President and people that de Gaulle has envisaged in his Bayeux declaration of 1946. It provided the presidency with an independent mandate that both increased its authority and later helped Mitterand to remain in office between 1986-1988, when the parliamentary elections produced a majority for the opposition.” Lihat John Bell, French Constitutional Law, Oxford: Clarendon Press, 1992, hal. 15.

[10] Lihat Ibid.

[11] Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 baru Konstitusi Perancis sebagaimana dirumuskan berdasarkan amandemen konstitusi tanggal 6 Nopember 1962. Dalam Pasal 6 dinyatakan: “The President of the Republic is elected for seven years by direct universal suffrage. The method of implementing this article is laid down by an organic enactment”, dan dalam Pasal 7 dinyatakan: “The President of the Republic is elected by an absolute majority of the votes cast. If this is not obtained on the first ballot, there shall be a second ballot on the second Sunday following. The only candidates at this ballot are the two who received the highest number of votes at the first ballot, having, where necessary, taken account of the withdrawal of candidates who received more votes” dan seterusnya. Lihat S.E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden, Comparing Constitutions, Oxford: Clarendon Press, 1995, hal. 215.

[12] Pasal 81 ayat (1): “The President of the Russian Federation shall be elected for four years by citizens of the Russian Federation on the basis of universal, equal and direct suffrage in a secret ballot.” Lihat S.E. Finer, Vernon Bogdanor and Bernard Rudden, Comparing Constitutions, Clarendon Press, Oxford, 1995, hal. 271-272.

[13] Pasal 81 ayat (2): “A citizen of the Russian Federation who is at least 35 years of age and has been permanently resident in the Russian Federation for at least 10 years may be elected President of the Russian Federation.” Ibid.

[14] Pasal 81 ayat (3): “The same person may not hold the office of President of the Russian Federation for more than two consecutive terms.” Ibid.

[15] Periksa Pasal 7 Konstitusi Republik Philippina.

[16] Rumusan pasal konstitusi dan pembahasan mengenai masing-masing negara ini sengaja tidak diuraikan disini secara khusus, karena dianggap sudah cukup terwakili oleh keempat negara seperti tersebut di atas. Yang penting untuk disadari adalah bahwa usulan mengenai sistem pemilihan langsung dua tahap sebagaimana dikemukakan di atas bukanlah sesuatu yang aneh dalam sistem pemilihan Presiden di dunia dewasa ini. Karena banyak negara lain yang juga mempraktekkannya untuk kepentingan menjamin agar rakyat dapat benar-benar terlibat secara demokratis dalam memilih pemimpin mereka.

[17] Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Parlemen dan Pemerintah dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI-Press, Jakarta, 1996.

[18] Simbol perubahan itu juga bukan terletak pada telah terjadi tidaknya pergantian orang yang menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu, tetapi justru terletak pada perbaikan sistemnya. Karena esensi reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat dan mahasiswa pada hakikatnya adalah perbaikan sistem, bukan sekedar pergantian orang atau kelompok orang.

[19] Hanya bedanya adalah bahwa di Perancis, kedua tahap pemilihan Presiden itu diselenggarakan secara langsung. Sedangkan mekanisme yang saya usulkan disini adalah pada tahap pertama Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pada tahap kedua dipilih melalui atau dalam Sidang Umum MPR. Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Konstitusi Perancis seperti dikutip dalam footnote no.12.

[20] Khusus mengenai istilah ‘orang Indonesia asli’ ini sekarang muncul perdebatan, karena pengertiannya dianggap tidak jelas. Dewasa ini, berkembang aspirasi di kalangan minoritas penduduk Indonesia bahwa pasal ini bersifat diskriminatif dan tidak menjamin persamaan hak di mata setiap warganegara. Menurut pendapat saya, kriteria ‘orang Indonesia asli’ disini tidak perlu diubah, asalkan pengertian tentang orang bangsa Indonesia asli yang diatur dalam Bab X UUD 1945 tentang Warga Negara, dapat dipertegas dan disempurnakan sehingga mencakup pengertian ‘natural born citizen’ atau warganegara karena kelahiran.

[21] Untuk masa yang akan datang, naskah GBHN ini dapat saja ditetapkan tanpa menggunakan dokumen ketetapan yang tersendiri, melainkan cukup dalam berita acara saja. Apalagi, kalau keberadaan ketetapan MPR itu sendiri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD nantinya dihapuskan dari tata urut peraturan perundang-undangan, maka naskah GBHN itu tidak perlu lagi ditetapkan secara khusus. Sungguhpun demikian, kalaupun masih akan dituangkan dalam bentuk ketetapan seperti sekarang, juga tidak menjadi persoalan, asalkan dokumen ketetapan itu tidak lagi dianggap sebagai peraturan. Penetapan terhadap naskah GBHN itu cukup sekedar untuk keperluan menjadikannya referensi bagi Presiden untuk melaksanakan tugasnya, bagi DPR untuk mengawasi pelaksanaan tugas Presiden, dan bagi MPR untuk menilai pertanggungjawaban Presiden apabila timbul kasus ‘impeachment’ dalam Sidang Istimewa MPR.

[22] Oleh beberapa ahli, sistem seperti ini disebut ‘sistem campuran’ atau ‘quasi presidentil. Tetapi, kadang-kadang penyebutan istilah ‘quasi’ itu sendiri di kalangan para ahli dikonotasikan secara negatif, karena sifatnya yang tidak konsisten dan campur-aduk.

[23] Ketentuan mengenai persidangan istimewa ini juga tidak diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945, melainkan hanya dalam penjelasan. Di masa yang akan datang, karena soal ini sangat penting juga diusulkan agar dicantumkan dalam pasal tersendiri dalam rangka Perubahan UUD 1945.

[24] Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Untuk selanjutnya, kata ‘sepenuhnya’ dalam ayat ini sebaiknya dihapuskan.

[25] Ketentuan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR ini tidak diatur dalam batang tubuh UUD 1945, melainkan hanya dalam penjelasan dengan menyatakan bahwa Presiden itu tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika nantinya, Penjelasan UUD 1945 itu dihilangkan sesuai dengan banyaknya usulan mengenai hal ini dari berbagai pihak, maka tidak perlu ada kesulitan untuk mengubah pengertian pertanggungjawaban Presiden kepada MPR itu.

[26] Pengertian menetapkan UUD dalam Pasal 3 ini dapat ditafsirkan dalam hubungannya dengan ketentan Pasal 37 yang mengatur mengenai perubahan UUD. Artinya, setelah UUD diberlakukan, maka produk yang berkenaan dengan UUD yang dihasilkan oleh MPR setiap kali mengadakan Sidang Umum adalah naskah Perubahan UUD, bukan penggantian naskah UUD dengan naskah yang baru sama sekali. Tetapi, supaya tegas dan tidak menimbulkan kesalahpengertian, istilah ‘menetapkan’ dalam rumusan Pasal 3 itu sebaiknya langsung saja dikaitkan dengan perubahan UUD, sehingga wewenang MPR tidak disebut menetapkan UUD, tetapi menetapkan Perubahan UUD.

[27] Perkataan ‘mengudang’ disini dapat dipahami dalam arti mengambil inisiatif mengajukan usulan ataupun permintaan kepada Pimpinan MPR supaya mengadakan persidangan istimewa dengan cara mengundang resmi para anggota MPR untuk menghadirinya. Artinya, surat undangan resminya bisa saja ditandatangani dan dikirimkan oleh Pimpinan MPR, akan tetapi inisiatif untuk itu harus datang dari DPR secara resmi. Dalam pengalaman dengan penyelenggaraan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung-jawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan pidato pertanggungjawabannya dengan judul ‘Nawaksara’, persidangan istimewa MPRS tahun 1966 itu diselenggarakan atas inisiatif DPRGR yang mengirimkan Memorandum resmi kepada MPRS. Memorandum DPRGR inilah yang dijadikan dasar bagi Pimpinan MPRS untuk mengadakan Sidang Istimewa MPRS tahun 1966.

[28] Ada dua pendapat yang berkembang mengenai perintah Pasal 3 agar MPR menetapkan UUD. Pertama, UUD masih harus ditetapkan dulu oleh MPR, karena selama ini, seperti pendapat Harun al-Rasyid, MPR belum pernah menetapkan UUD. Kedua, MPR memang tidak perlu lagi menetapkan UUD, karena UUD kita sudah ada yaitu UUD 1945 dan berlaku berdasarkan konvensi ketatanegaraan sejak tahun 5 Juli 1959. Karena itu, sepanjang menyangkut penetapan UUD, ketentuan Pasal 3 haruslah dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 37 tentang perubahan UUD. Artinya yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 3 bukan lagi naskah asli, tetapi naskah Perubahan UUD. Kalau pengertian demikian dapat diterima, maka dapat diusulkan bahwa rumusan Pasal 3 UUD 1945 itu disempurnakan menjadi “MPR menetapkan Perubahan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan menetapkan GBHN.”

[29] Seperti di Amerika Serikat, Wakil Presiden secara eks-officio menjadi Ketua Senat Amerika Serikat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: