Oleh: manarfa | 23 Desember 2009

ESENSI KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI STRATEGI MENGHADAPI TATA DUNIA BARU DI ERA GLOBALISASI
M. Arfa Ladamay
I. Pengertian Ketahanan Nasional
Tannas (ketahanan nasional) adalah kondisi dinamis yang merupakan integritas dan kondisi tipa aspek kehidupan bangsa dan Negara. pada hakikatnya Tannas adalah kammpuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara.
untuk tetap memungkinkan berjalannya bangnas yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menerus. tannas meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan Negara. berhasilnya bangnas akan meningkatkan tannas, selanjutnya yang tangguh akan lebih mendorong lagi bangnas.
pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosbud, dan aspek hankam dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.
pembangunan nasional delenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh.

II. TAP MPR No. II/1993 (GBHN)
Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara.
Ketahanan nasional meliputi:
 Ketahanan Ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi idiologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 Ktahanan Politik. Kondisi kehidupan politik bangsa yang bberlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
 Ketahanan Ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata.
 Ketahanan Sosial Budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan social budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupan yang serba selaras, searsi, dan seimbang serta kemapuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
 Ketahanan pertahanan Keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat, mengandung kemampuan memelihara stabilitas hankam Negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemapuan mempertahankan kedaulatan Negara dan menagkal segala bentuk ancaman.

KETAHANAN NASIONAL DAN PENGEMBANGANNYA

I. Ketahanan Nasional dan Pengembangannya
Abad ke-21 ini merupakan suatu masa yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Suatu hal yang tidak dapat disangkal adalah penerapan hasil teknologi modern ini telah membawa kemajuan di bidang industrialisasi, namun kemajuan tersebut menimbulkan berbagai perubahan serta pergeseran dalam sikap hidup dan tata nilai yang berkaitan erat dengan maslah etika dan moralitas. Ini merupakan tantangan dalam kehidupan modern, dimana nilai-nilai kemanusiaan menjadi semakin menipis. Dia tidak hanya berhadapan dengan masalah yang bersifat regional saja, tetapi juga telah bersifat global, spetakuler dan fundamental.
Banyak Negara di Dunia yang telah mencapai kemerdekaan ratusan tahun, tetapi tidak pernah menjadi Negara industri bahkan tetap menyandang predikat sebagai Negara berkembang. Sebaliknya ada Negara-negara yang merdeka dalam usia sangat muda tetapi perkembangannya sangat pesat, dan termasuk Negara industri. Pendidikan bagi suatu bangsa tidak dapat dipandang sepele, sebab melalui pendidikan akan terbentuk elemen kehidupan bangsa yang memiliki nilai ketahanan. Sebaliknya kelemahan bidang pendidikan dapat menyebabkan bangsa tersebut menjadi miskin dan sulit untuk maju.
Kondisi ini semakin berat ketika berbagai Negara di dunia mangalami krisis moneter dan ekonomi, kemudian menimbulkan krisis kepercayaan baik dalam maupun luar negrei terhadap pemerintah. Negara bangsa (nation state) yang memiliki pluraritas sangat tinggi spt Indonesia tengah ditantang untuk menghadapi persoalan disintegrasi bangsa. Apabila bangsa dan Negara tidak memiliki nilai katahanan nasional yang mampu untuk menghadapi dan mengatasi dinamika global tersebut, maka dampaknya sangat besar terhadap upaya manciptakan integrasi nasional.

II. Dinamika Lingkungan Strategis
Kenajuan yang pesat di bidang teknologi informasi telah memungkinkan bangsa-bangsa di dunia lebih mudah bersentuhan dengan dunia luar. Perubahan mendasar yang bergerak dari persoalan moneter yang telah menimbulkan krisis ekonomi di berbagai Negara termasuk Indonesia, kenudian menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan persoalan berbangsa dan bernegara yang makin berat. Keadaan tersebut telah membawa dampak yang tidak kecil terhadap mobilitas gerakan regionalisme da juga makna nasionalisme bagi bangsa-bangsa di dunia. Di suatu pihak mobilitas tersebut menjadi pemicu gerakan regionalisme dan menipisnya makna serat cakupan nasionalisme yang pada akhirnya dapat mengganggu atau mengancam ketahanan nasional. Apalagi ketika ideologi kapitalis dan komunis diadopsi oleh para elit politik mereka dalam rangka merespons perang dingin yang mendunia, maka perbedaan dan heterogenitas yang berarti perang saudara dan kekejaman yang berkepanjangan yang akhirnya memupus sejumlah harapan masa depan masyarakatnya.
Nasionalisme di banyak Negara yang baru merdeka, ironisnya justru berkembang dari “primordial attachment” yang diikat secara paksa menjadi satu kesatuan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian nasionalisme yang muncul kemudian setelah kemerdekaan melekat pada pluralisme primodial. Pergeseran loyalitas pada Negara sebagai perwujudan dari suatu Negara bangsa (nation state) sedikit banyak mengandung elemen keharusan sejarah (historical necessitate) yang melekat pada kolonialisme jika keadaan ini dibiarkan akan merupakan bibit persoalan yang dapat mengganggu ketahanan nasional, merebak dan menguatnya perasaan tidak puas, kecemburuan social, yang memperkuat sentiment sempit seperti rasa kesukuan, agama, ras, dan regionalisme yang pada gilirannya menjadi bibit disitegrasi bangsa dan Negara.

III. Ketahanan Nasional Indonesia
Bagi Indonesia yang memiliki pluralitas etnik, agama, budaya, dan lainnya yang sangat tinggi tidak luput dari sejumlah persoalan yang selalu mengganggu baik saaat ini mauoun masa depan. Di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan sejak awal berdirinya Negara. Elemen ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai “primodial sentiment” sebagai lawan dari “civil politics”. “primodial sentiment” atau “attachment” adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (tribe), daerah (region), agama, kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat “given”. Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan “instant”.
Masyarakat yang sarat dengan “primordial sentiment” menurut Geertz memerlukan suatu “intregrative revolution” yaitu suatu integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan cultural yang lebih luas dan mendukung pemerintahan nasional. Tanpa gerakan integrasi ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, budaya, dan antar golongan (sara) akan meningkatkan potensi meldaknya disintegrasi politik. Dalam hal ini, kemampuan gerak integrasi suatu bangsa dapat diartikan sama dengan ketahanan nasional, dan semakin tinggi gerak integrasinya semakin tinggi pula tingkat ketahanan nasional. Selanjutnya, integrasi nasional sebagai produk dari tingkat ketahanan nasional yang tinggi berarti telah terciptanya suatu identitas bersama sebagai suatu bangsa. Sementara integrasi territorial di bawah satu kesatuan administrasi adalah syarat utama bagi integrasi nasional, tetapi ini tidak berarti bahwa terlaksananya integrasi nasional sama dengan integrasi nasional (politik). Dengan demikian integrasi nasional yang utuh dapat diartikan sebagai suatu pergeseran loyalitas masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas yang termanifestasi pada rasa ikut serta (sharing) memiliki kedaulatan. Ini diikuti dengan munculnya institusi-institusi tertentu sehingga bentuk-bentuk abstrak dari bangsa (nation) berubah menjadi konkrit dalam bentuk misalnya: institusi pendidikan, dewan-dewan perwakilan, partai politik dan tentara nasional. Meningkatnya aktifitas institusi-institusi ini berakibat pada meningkatnya kesejahteraan dan kekayaan nasional, sehingga kedaulatan suatu bangsa menjadi realitas dalam bentuk maupun kenyataan.
Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuyan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mewujdkan ketahanan nasional diperlukan sistem penagkalan berlapis. Sistem ini merupakan lingkaran-lingkaran yang berpusat pada ketahanan tiap individu warga masyarakat, ketahanan daerah atau wilayah, dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mulai retak-retak oleh ketidakadilan pusat dan kalangan birokrasi. Dalam hal ini terwujudnya ketahanan nasional selalu menuntut perlakuan yang adil dalam berbbagai aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga memiliki nilai keuletan dan ketangguhan bagi ke;angsungan hidup Negara Indonesia.
Ketahanan nasional Indonesia berkembang menurut kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Pendekatan ketahanan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan Asta Gatra yang berbeda dalam suatu medan interaksi yang saling berpengaruh, tetapi juga saling mendukung. Akar ketahanan nasional Indonesia sesungguhnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri.
Untuk itu memahami ketahanan nasional Indonesia kini dan masa depan sangat ditentukan oleh mentalitas bangsa dan sekarang tengah mengalami proses untuk melahirkan identitasbaru bagi nation state Indonesia. Upaya kearah mewujudkan identitas baru tersebut, diperlukan national and character building yang lebih matang. Dalam hal ini yang dianggap menetukan nilai ketahanan tersebut yaitu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak contoh menunjukan bahwa melalui kemajuan pendidikan suatu bangsa dan Negara dapat mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat. Begitu juga kegagalan dalam mengelola bidang pendidikan dapat membuat suatu bangsa dan Negara tidak pernah mencapai kemajuan.
Persoalan ini akan menjadi lebih penting lagi karena kita menghadapi dinamika masyarakat di era global yang menghendaki kompetisi di berbagai bidang.ini niscaya menuntut bangsa dan Negara Indonesia agar memiliki nilai ketahanan nasional yang benar-benar ulet dan tangguh. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan untuk menganbtisipasi semua perkembangan yang terjadi, mungkin saja dapat menimbulkan persoalan berbangsa dan bernegara yang lebih berat di masa depan.

IV. Refleksi Filosofis Terhadap Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara. Negara merupakan wadah yang mempersatukan bangsa secara konkrit, dannia merupakan pula institusi tertinggi yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan perikehidupan sesuai dengan hakikat dan martabat serta kepribadian nasionalnya.
Ketahanan nasional akan berada dalam kondisi yang lemah jika tidak terdapat suatu kondisi rasa keadilan di segenap aspek sistem kehiduan nasional, yaitu As ta Gatra, karena unsur keadilan meriupakan suatu prasyarat terselenggaranya citanegara persatuan dan menegakan sistem pemerintahan yang demokratis yang terwujud dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakata. Keadilan social oleh penyususn Undang-undang Dasar 1945 dikualifikasikan sebagai protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.
Keadilan sebagai daya hidup manusia meruakan esensi menusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Nilai adalah suatu fakta yang berdasarkan fakta itu dilihat mengandung sifat dasarnya. Alasannya memadai bagi keberadaan sebagai suatu fakta tetap demikian itu, atau alas an yang memadai bagi kedudukan yang dianggap sebagai tujuan untuk keperluan praktik (Creaken, 1950). Keadilan yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial. Nilai sosial adalah arti objektif tersebut menjadi sasaran aktifitas bagi anggota-anggoyta kelompiok itu (Huolt, 1969). Keadilan pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka [erserikatan manusia dalam suatu kolektiva, dan apda sisi lain mencakup pula berbagai kebijakan perseorangan (individu) yang didambakan dalam kehidupan manusia.
Pengertian keadilan yang bersifat komprehensif-integral dapat dinyatakan sebagai kondisi keseimbangan antara kwajiban dan hak. Secara alami manusia menyandang kwajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penuaian “kwajiban memberi” dari manusia yang satu kepada yang lain yang versangkutan. Serentak dengan itu terjadilah transformasi dari hasil penuaian “kwajiban memberi” menjadi hak bagi orang lain yang bersangkutan. Dengan demikian dalam tiap interaksi terwujudlah keseimbangan kwajiban dan hak antara subjek/objek/subjek. Berarti dalam setiap interaksi antar manusia dan lingkungan terwujudnya keadilan.
Dalam konsep keadilan tersebut terkandung keadilan sng moralitas dan keadilan sebagai kondisi. Artinya keadilan sebagai daya hidup manusia itu ia begitu subatansial bagi kehidupan manusia. Oengalaman menunjukan bahwa ternyata musuh bangsa Indonesia yang terpenting dan terutama adalah kondisi “ketidakadilan sosial”, karena kondisi ini akan menggerakkan “perang pembebasan” atau revolusi sosial yang didukung oleh rakyat. Hal-hal yang berhubungan dengan kepincangan dan kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang kondusif untuk terjadinya setiap bentuk subvesif.
Terciptanya kondisi rasa keadilan tidak perlu menunggu sampai kemakmuran tercapai. Dalam situasi kemiskinan yang papa dan hina sekalipun, rasa keadilan atau ketidakadilan sangat mempengaruhi kondisi, semangat, dan sikap kita. Kemakmuran pada hakikatnya bukan sekedar penambahan (penjumlahan), tetapi ia merupakan proses integrasi berbagai aspek material masyarakat yang disesuaikan dengan aspek sosial masyarakat, sehingga aspek ideal masyarakat ini sarasi dengan ilai-nilai transcendental masyarakat.
Oleh karena itu keadilan dalam masyarakat dapat dicapai dengan jalan mendorong anggota-anggotanya bertindak adil. Para pelaku keadilan ini tentu akan mengembalikan pada masyarakat apa yang lebih dari haknya dan para pemimpin masyarakat berkwajiban mendistribusikan kelebihan itu pada anggota-anggotanya yang haknya tidak terpenuhi. Dengan demikian orinsip keadilan itu dihayati secara moral dan dialami sebagai kondisi nyata.
Keadlan juga mempunyai sumber dan pembenaran dalam perintah tuhan, karena keadilan merupakan salah satu sistem dan humkumnya yang utama. Oleh karena itu prinsip keadilan juga merupakan gagasan umum yang mendasari eksistensi alam semesta. Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan umat manusia. Dalam sistem yang berorientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan merupakan asas yang sangat penting. Oleh karena itu sesuatu yang dapat dikatakan orisinil dank has ideologi Pancasila yang dianut bangsa dan Negara Indonesia adalah penetapan sila “Ketuhanan Yang Maha Easa” sebagai prinsip moral transcendental yang membimbing dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara manurut dasar “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini diamanatkan dalam pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat ini menyatakan dengan tegas dan jelas tipe Negara Indonesia “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”

V. Strategi Pengembangan Ketahanan Nasional Indonesia
Secara filosofis, teori yang dekat dengan ketahanan nasional bagi suatu Negara sudah cukup lama dikembangkan oleh para ilmuwan diberbagai Negara melalui teori national power. Secara konsepsional penerapan teori tersebut di setiap Negara berbeda-beda, karena hal itu terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kehidupan sosio-cultural dan lainnya sehingga pendekatan yang digunakan oleh setiap Negara sangat berbeda. Tidak otomatis bahwa setiap pendekatan selalu cocok pada semua Negara. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dikembangkannya ketahanan nasional Indonesia.
Kondisi keadilan dan ketidakadilan sosial sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keadilan sebagai nilai intrinsik yang teralir dari daya hidup manusia mendapat tempat dan kedudukan yang utama dalam ketahanan ideologi, karena ia akan memberikan pengertian yang khas kepada ketahanan nasional. Ketahanan ideologi sendiri merupakan suatu kondisi kehidupan ideologik yang berkualitas memadai (adekuat), sehingga melalui antraksi dengan segenap kondisi kehidupan yang lain (politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang diinginkan. Adapun maksud dengan “adekuat” disini adalah suatu berian yang jenis, kualitas, maupun kuantutasnya adalah memang persis dibutuhkan oleh komponen yang akan diberi. Suatu berian yang jenis, kualitas, dan kuantitasnya tidak sesuai dengan sendirinya akan berdampak disfungsional terhadap komponen yang diberi.
Kondisi kehidupan ideologik itu terwujud melalui kehidupan politik. Menurut Easton, politik adalah penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat. Kehidupan politik merupakan segenap tingkah laku yang berpengaruh pada penetapan alokasi nilai dan yang telah dialokasi. Apabila penetapan alokasi nilai memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kualitas ketahanan nasional akan baik. Alokasi nilai politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat tiu hanya dapat terwujud apabila didasarkan dan sekaligus memadai dengan nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam ideologi pancasila. Oleh karena itu kehidupan ideologik itu terwujud melalui implementasi secara konsekuen dan konsisten pada setiap penetapan alokasi di anggap aspek sistem kehidupan masyarakat. Dengan demikiankomd ketahanan nasional yang ideal, yang memadai adalah integrasi dr segenap kondisi keadilan yang ada di segenap aspek sistem kehidupan masyarakat.
Lemah dan teguhnya kondisi ketahanan nasional sangat ditentukan oleh terpenuhinya rasa keadilan sosial, sebab “musuh utama “ dari bangsa Indonesia adalah “ketidakadilan sosial”. Oleh karena itu , kondisi demikian akan membwa implikasi yang sangat luas terhadap eksistensi bangsa dan Negara. Dengan demikian kondisi ketahanan nasional erat kaitannya dengan kondisi rasa “ketidakadilan sosial”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: